Bertempat di gedung Graha Satria komplek Kantor Bupati Banyumas pada tanggal 16 Juli 2012 diadakan Focused Gruop Discussion yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan tema “Aspirasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah”. Peserta yang terdiri dari Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas, Dinas Pertanian, BAPERMAS-Perempuan dan KB, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Kepala Desa Melung dan BPD Melung, serta LSM. Dalam diskusi ini peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai dampak kebijakan, karena pada kenyataannya dalam perumusan kebijakan keterlibatan masyarakat sering kali terbaikan dan tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkadang menimbulkan konflik.
Dari beberapa persoalan tersebut Lembaga Administrasi Negara berinisiatif untuk menyusun teknik pengelolaan aspirasi publik, sebagai bagian dari kegiatan penyusunan tersebut melakukan “uji petik” untuk mendapatkan informasi tentang berbagai teknik pengelolaan aspirasi publik di beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda antara lain Provinsi Bali inisiatif pengorganisasian masyarakat dilakukan oleh eksekutif dan atau legeslatif. Di Provinsi Yogyakarta pengorganisasian masyarakat diinisiasi oleh kelompok kepentingan/LSM. Sedangkan di Jawa Tengah yang diambil adalah Kabupaten Banyumas dimana pengorganisasian masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, LAN melihat dengan adanya website/Portal Desa yang dapat dijadikan sebagai upaya desa dalam mengelola aspirasi publik yang nantinya dapat dijadikan sebuah kebijakan dalam program pembangunan.
Dari LSM Perempuan menyoroti tentang kurangnya peran perempuan dalam memberikan aspirasi dan menjadi sebuah kebijakan dan keberpihakan pembangunan untuk kaum perempuan. Dari beberapa SKPD bercerita pengalaman tentang program yang sudah dijalankan sperti dari Dinas Pendidikan bercerita tentang program PAUD yang sudah banyak dilaksanakan, Dinas Perhubungan menyampaikan tentang kenaikan biaya parkir kendaraan, dari bagian hukum bercerita tentang penyusunan aturan terkait PKL yang sebelumnya penertiban akan menjadi pemberdayaan PKL. Dari Bappeda terkait tentang Musrenbang sebagai salah satu aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, dan dari dinas pertanian pelaksanaan musrenbang belum banyak muncul kegiatan pertanian. Musrenbang masih banyak usulan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Dari Desa Melung menyampaikan tentang pemanfaatan portal desa sebagai ruang aspirasi warga, keterbukaan informasi publik yang dapat dijadikan acuan pemerintah desa dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan. Juga tentang kurangnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait tentang pembangunan. Kebijakan dibuat berdasarkan potensi yang ada diwilayahnya, Dan media dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Dan menciptakan ruang-ruang pertemuan dengan masyarakat sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik. Disayangkan diskusi ini tidak menghasilkan rekomendasi untuk mencari jalan keluar yang baik agar kebijakan atau aturan yang dikeluarkan tidak menimbulkan polemik dan konflik dimasyarakat, hanya masukkan-masukkan dari SKPD yang menyoroti tentang kegiatan yang dilakukan selama ini.
